PESAN DEMOKRASI DARI API TEGALREJO

PESAN DEMOKRASI DARI API TEGALREJO
Oleh : Ma’muri Santoso *



Malam Ahad, 25 Agustus 2007, puluhan ribu orang memadati API Tegalrejo Magelang. Pesantren yang didirikan oleh Al Maghfurlah Kyai Chudhory ini sedang menyelenggarakan acara Haflah Attasyakur Lil Ikhtitam yang ke 64. Berbicara dalam penyampaian uraian mauidzoh KH. Nurul Huda Jazuli, Pengasuh Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri.
Satu hal yang cukup menarik perhatian para pengunjung ialah pemaparan dari Dwi Tunggal Pengasuh API Tegalrejo, yakni KH. Abdurrohman Chudhory dan KH. Ahmad Muhammad yang jika dinilai sepintas terlihat berseberangan. Didaulat mewakili ahlul bait, Bapak Agus Ahmad Muhammad memberikan beberapa warning yang mesti menjadi perhatian bagi santri Tegalrejo. Sosok yang selama ini enggan dijuluki kyai ini mengungkapkan bahwa Tegalrejo akan tetap konsisten dengan kurikulum pembelajaran yang diwasiatkan oleh pendiri, yakni tetap mempertahankan sistem salaf. Sebagai konsekuensi dari konsep itu ialah bahwa untuk seterusnya API Tegalrejo tidak akan pernah mendirikan model sekolah formal sebagaimana diadopsi oleh pondok pesantren yang lain.
Gus Muh menekankan bahwa pondok pesantren salaf adalah barometer keislaman di tanah air. Institusi ini merupakan benteng pertahanan terakhir guna menjaga nilai dan ajaran islam dari pengaruh faham faham baru keagamaan yang akhir akhir ini cukup gencar di masyarakat. Model salaf adalah satu alternatif yang diambil oleh Muassis agar para alumni mampu berkiprah dalam ranah Tarbiyah Watta’lim serta Dakwah Islamiyah di masyarakat. Oleh karena itu Gus Muh juga melarang keras para santri untuk terlibat dalam berpolitik praktis. Tugas santri adalah belajar, sedangkan aktifitas berpolitik akan mengganggu dalam proses ta’allum.
Adik kandung KH. Abdurrohman Chudory ini memang dikenal memiliki kebiasaan yang aneh atau dalam istilah dunia pesantren disebut dengan kyai yang khariqu al ‘adah. Ia dikenal menyukai beberapa hasil budaya terlebih seperti wayang dan ketoprak. Alasan mengapa dalam event tahunan Tegalrejo selalu digelar panggung kesenian, karena media tersebut bisa dijadikan sarana dakwah untuk mengajak para pemeran wayang, ketoprak dan sejumlah peminat berat kesenian ini tertarik kepada ajaran islam. Termasuk juga orang islam yang selama ini belum menjalankan ajaran islam dengan baik agar dapat menjalankan sholat maupun ibadah yang lain. Pendekatan dalam berdakwah tidak selalu identik dengan mauidzoh, namun jalur budaya pun dapat ditempuh sebagaimana telah dicontohkan oleh salah satu wali songo yakni Sunan Kalijaga.
Putra kedua Kyai Chudory ini juga memberikan tamsil tentang corak pesantren salaf tegalrejo yang sampai kapanpun tidak akan pernah mengambil jalur formal seperti SD, SMP, SMA atau bahkan sampai Perguruan Tinggi. Bagi Gus Muh, pesantren salaf itu ibarat pohon duku yang buahnya lebat, sedangkan lembaga formal itu laksana tanaman parasit atau sering diistilahkan dengan kemaduan. Kesuburan pohon duku dapat terganggu lantaran pengaruh tanaman pengganggu. Walaupun di satu sisi kemaduan itu dapat bernilai positif, namun jika disendirikan dan fungsikan sebagai obat terhadap berbagai macam penyakit. Dengan demikian maka alternatifnya menjadi dua macam. Pertama, membiarkan pohon duku tanpa tanaman kemaduan. Ini artinya, lembaga salaf murni menjadi pilihan final bagi API Tegalrejo tanpa pernah berupaya untuk mengadopsi lembaga formal. Kedua, memisahkan tanaman kemaduan dalam wilayah tersendiri sehingga tetap saja memiliki asas manfaat sebagai obat. Hal ini artinya, lembaga formal khusus menangani ruang lingkupnya sendiri tanpa pernah mencampur adukkan dengan kurikulum pesantren. Dengan demikian maka masing masing institusi tetap saja memiliki peran tanpa harus membaurkan satu sama lain.
Sementara untuk sambutan kedua, kesempatan diberikan kepada kakak kandung Gus Muh yakni KH. Abdurrohman Chudory (Gus Dur) untuk memberikan sambutan atas nama pengasuh API Tegalrejo. Gus Dur menambahkan bahwa lembaga formal itu memiliki peran yang sangat penting, sama pentingnya seperti pesantren. Namun tetap saja dalam sekolah formal harus dialokasikan materi agama dan pembinaan moral walau tidak sedetail (rinci) di pesantren. Menurut putra pertama Kyai Chudory, islam itu begitu luas dan satu sama lain saling membutuhkan. Kalau umat islam semua dibentuk dengan model pesantren salaf dengan tidak ada satupun yang masuk di lembaga formal, terus siapa lagi yang akan memegang posisi strategis dalam mengemban amanah umat seperti dalam pemerintahan maupun instansi yang lain ?. Inilah yang mesti diperhatikan bagi semuanya. Demikian pemaparan Gus Dur.
Terkait dengan masalah politik, santri API Tegalrejo memang dilarang keras terlibat ketika masih di pondok, namun beliau mewajibkan para alumninya untuk berpolitik ketika sudah bermukim atau telah kembali lagi ke masyarakat. Partai politik adalah sarana untuk menyampaikan aspirasi guna membentuk tata pemerintahan yang dijiwai dengan nilai nilai keislaman dan kebangsaan. Oleh karena itu semua warga negara termasuk santri memiliki kewajiban untuk berpartisipasi mewujudkan tata pemerintahan yang adil, amanah dan transparan. Salah satu wadahnya adalah partai politik. Gus Dur juga menambahkan bahwa pengertian berpolitik tidak selalu identik dengan partai, melainkan segala upaya yang ditempuh guna menciptakan kemaslahatan umat adalah berpolitik. Jika pengertiaanyaa demikian maka proses ta’allum, penyampaian dakwah itu juga bermakna politik dalam arti yang lebih luas.
Tanggung jawab islam tidak hanya masalah pendidikan melainkan juga mencakup sesuatu yang berkenaan dengan tata siyasah yang mesti dijiwai dengan nilai nilai luhur. Sebagaimana maqolah Imam Al Ghozali : Assiyaasatu Juz un Min Ajzaais Syariah, bahwa politik itu merupakan bagian dari syariah. Dalam hidup berbangsa dan bernegara peran seperti itu memang tidak dapat dihindari sehingga dalam konteks masyarakat majemuk jiwa nasionalisme tetap saja dikedepankan dengan tetap menjaga teguh ajaran islam.
Jika disimak secara sepintas, memang agaknya prinsip yang dipegang oleh duet dwi tunggal pengasuh API Tegalrejo berbeda arah. Namun jika ditelusuri lebih dalam semuanya sama sama benar jika kita mampu menafsiri dan menempatkan pesan kedua tokoh ini dengan semestinya. Bagi Gus Muh, larangan santri API Tegalrejo bersekolah karena dikhawatirkan materi paling pokok yang mesti dipelajari para santri yakni ajaran islam para ulama salaf dapat terabaikan. Mereka cenderung mementingkan kurikulum sekolah formal. Sementara pesan pesan islam, baik yang berkenaan dengan tauhid, aqidah dan akhlak tidak mampu diserap secara utuh. Dengan demikian, maka dalam jangka waktu yang tidak lama barometer keislaman di tanah air akan pudar dan hal ini berakibat pada tamatnya ajaran islam para salaf al sholih.
Antara Gus Muh dan dan Gus Dur sesungguhnya memiliki titik persamaan prinsip, yakni ingin menjaga warisan luhur Mbah Kyai Chudory agar system salaf tetap dilestarikan. Sedangkan di sisi lain juga mempersilahkan pondok pesantren di luar Tegalrejo yang ingin mengadopsi lembaga formal asal saja tidak mengesampingkan materi materi keagamaan dan pembinaan akhlak.
Adapun untuk keterlibatan santri maupun alumni dalam berpolitik, maka pengertiannya menjadi : jika seorang kyai tidak mampu dalam berpolitik, sebaiknya kembali saja ke dunia pesanten dan tetap istiqomah mengantarkan para santri sekaligus mewariskan nilai nilai luhur islam dengan membentuk generasi yang sholih dan sholihah. Namun apabila memiliki kemampuan maka terjun dan urusilah politik itu dengan berlaku amanah, transparan, adil serta bertanggung jawab. Bagi yang memiliki kemampuan minim dalam berpolitik maka nilai perjuangan itu cukup disalurkan melalui partai yang dinilai dapat dipercaya.
Begitulah pelajaran berharga dan pesan penting tentang demokrasi dari API Tegalrejo. Perbedaan dapat bernilai rahmat apabila kita mampu menempatkan secara proporsional dan menyikapinya secara dewasa. Satu lagi warisan khazanah klasik telah memberikan pelajaran penting tentang menjaga nilai keislaman, memajukan ilmu ilmu pendukung dan bagaimana hidup dalam masyarakat yang komplek dengan tetap menjunjung tinggi jiwa nasionalisme.

* Penulis adalah Kepala MTs PSA Mambaul Hisan Sitibentar Mirit Kebumen